Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Gempa Madiun Berasal dari Patahan Aktif
arhakimclouds.blogspot.com, Bandung -Gempa tektonik mengguncang wilayah Madiun, Jawa Timur, dan sekitarnya, pada Jumat siang, 4 November 2016. Lindu yang terjadi pada pukul 12.08 WIB tersebut bermagnitudo 4,9. Sumber gempa berasal dari aktivitas sesar atau patahan aktif di utara Gunung Lawu.
Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan tertulis menyebutkan, episenter atau titik sumber gempa terletak pada koordinat 7,55 LS dan 111,30 BT. “Tepatnya di darat pada jarak 45 kilometer arah utara Kota Madiun pada kedalaman 19 kilometer,” ujarnya, Jumat, 4 November 2016.
Dampa gempa berupa guncangan dirasakan di beberapa daerah seperti, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Yogyakarta. Goyangan gempa dilaporkan dalam skala intensitas II versi BMKG atau skala III MMI. Beberapa warga di daerah tersebut dilaporkan sempat berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Ditinjau dari kedalaman hiposenternya, kata Daryono, tergolong gempa dengan kedalaman dangkal akibat aktivitas sesar aktif. “Pemicu gempa ini diperkirakan adalah aktivitas sesar aktif di sebelah utara Gunung Lawu,” kata dia.
Hasil monitoring BMKG hingga saat ini menunjukkan belum terjadi gempabumi susulan. BMKG meminta masyarakat yang terdampak guncangan agar tetap tenang. Gempa tersebut menurut Daryono juga tidak berpotensi merusak.
ANWAR SISWADI
Tempat Wudhu Kurang, Pendemo Berwudhu di Air Mancur
arhakimclouds.blogspot.com, Jakarta - Ribuan jamaah memadati masjid Istiqlal jelang salat Jumat, 4 November 2016. Hampir semuanya adalah para peserta unjuk rasa Aksi Bela Islam II yang berlangsung di depan istana negara siang hari.
Membludaknya jamaah yang datang ke Istiqlal, membuat antrean panjang dan kepadatan di tempat wudhu masjid. Sebabnya, banyak di antara jamaah yang terpaksa menggunakan berbagai macam cara untuk berwudhu.
Baca:
Demo 4 November, Istana Dikepung Massa dari Empat Sisi
Demo 4 November, Polisi Tutup Akses ke Perumahan Ahok
Beberapa di antara mereka ada yang menggunakan air minum dalam kemasan untuk berwudhu. Ada pula yang berwudhu di tempat khusus wanita. Bahkan ada yang memanfaatkan air mancur di tugu Adipura Jakarta Pusat yang ada di seberang Istiqlal.
Kepala Bagian Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdulsalam sebelumnya mengatakan, dalam mengantisipasi membludaknya jamaah, pihaknya hanya bisa menjaga aliran air bersih dan fasilitas penerangan untuk melayani para pendemo ini. "Kami cuma bisa imbau, hemat air dan hemat listrik," katanya 4 November 2016.
Ribuan massa telah bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Massa yang berjalan kaki memadati jalur-jalur di sekitar lingkaran monas
AHMAD FAIZ
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi 34 Proyek Pembangkit Listrik
arhakimclouds.blogspot.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut dugaan korupsi pada 34 proyek PT PLN yang mangkrak. Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya menaruh perhatian pada isu-isu sumber daya dan energi. "Itu di dalam perhatian KPK, proyek-proyek itu dalam perhatian KPK," katanya di Jakarta, Jumat, 4 November 2016.
La Ode mengatakan pihaknya akan mulai menyelidiki dugaan korupsi pada proyek PLN begitu ada laporan yang masuk. Namun, ia mengatakan tidak bisa membeberkan sejauh mana laporan yang sudah masuk di lembaga antirasuah hingga saat ini.
"Kalau ada laporan lalu kita lihat bahwa beberapa proyek itu bermasalah, pasti akan kita selidiki. Tetapi bagaiamana penyelidikan dan sampai dimana tahapannya, mohon maaf kami nggak bisa sampaikan," ujar La Ode.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta PLN memperjelas proyek pembangkit yang sebagian besar mangkrak. Presiden Jokowi bahkan mengancam bakal membawa persoalan proyek ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebabnya kepastian proyek juga menentukan kemajuan program listrik 35.000 MW. Diketahui Pemerintah menargetkan fast track program tahap I dan II mampu menyumbang kapasitas listrik hingga 7.000 MW pada 2019 mendatang. "Karena ini menyangkut uang negara yang besar sekali hingga triliunan rupiah," ujar Presiden Joko Widodo, Senin, 1 November 2016.
La Ode menuturkan, laporan dari Presiden Joko Widodo tersebut menjadi kajian lembaga antikorupsi. Ia mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut.
"Biasanya itu tidak selesai tepat waktu dan terlantar. Kenapa terlantar dan tidak selesai cepat waktu itu yang kami pelajari," kata La Ode.
Saat ini PT PLN (Persero) sedang meminta pengawalan hukum dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung guna melanjutkan proyek pembangkit listrik fast track program tahap I dan II. Dari 34 proyek, terdapat 12 proyek yang sedang dimintai pendapat hukum. PLN mencatat hanya sembilan proyek yang bisa berlanjut tanpa masalah.
MAYA AYU PUSPITASARI
Demo 4 November, Ojek Online Dilarang Masuk SCBD
arhakimclouds.blogspot.com, Jakarta - Pengamanan pintu masuk kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) terlihat lebih ketat ketimbang biasanya, Jumat siang, 4 November 2016. Puluhan petugas keamanan didampingi anggota kepolisian memenuhi area pintu masuk.
Kendaraan yang boleh masuk ke area SCBD adalah motor dan mobil pribadi milik karyawan yang bekerja di kawasan itu. Tidak seperti taksi yang sudah terdaftar, ojek layanan aplikasi online seperti Go-Jek dan GrabBike tidak diperkenankan masuk meskipun hanya mengantar atau menjemput penumpang.
"Harus berhenti dan turun di gerbang lalu berjalan kaki ke dalam," kata Agus, salah seorang petugas keamanan di SCBD, Jumat, 4 November 2016. Para pejalan kaki juga mendapat perlakuan berbeda dari biasanya. "Kami cek dulu tas dan barang bawaannya."
Pengamanan itu terkait dengan unjuk rasa anggota organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta, hari ini, 4 November. Aksi demonstrasi itu menuntut pengusutan dugaan penodaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta inkumben non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pengamanan ini dilakukan sejak pukul 05.00 WIB. "Kami memberlakukan pengamanan ekstra berdasarkan aktivitas pendemo," ujar Agus.
GHOIDA RAHMAH
Demo 4 November, Plt Gubernur DKI Bantah Isu Kedubes Tutup
arhakimclouds.blogspot.com, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah isu beredarnya surat pemberitahuan dari sejumlah kedutaan besar tentang penutupan kantor mereka terkait aksi unjuk rasa organisasi massa Islam pada hari ini, Jumat, 4 November 2016. "Kami tidak menerima surat penutupan aktivitas kedutaan, kami hanya menerima pesan pendek yang berisi doa agar Jakarta damai," kata Soni di Balai Kota, Jumat, 4 November 2016.
Adanya demonstrasi itu, menurut Soni, bahkan tidak membuat pemerintah DKI meliburkan kantor pelayanan umum dan sekolah. "Saya menegaskan tidak ada kantor dan sekolah yang tutup," katanya.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia akan berunjuk rasa dalam Aksi Bela Islam II. Mereka menuntut pemerintah dan polisi untuk menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Demo direncanakan bergerak dari Masjid Istiqlal, berturut-turut ke Pejambon, Gereja Imanuel, Stasiun Gambir, Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian, massa akan bergerak dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, hingga Istana Negara.
Agar demo berjalan lancar dan tertib, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja, petugas kebersihan, dan tenaga medis.
INGE KLARA
Kalkulator Pabean, Cara Bea Cukai Hadir di Tangan Masyarakat
arhakimclouds.blogspot.comPernahkah Anda mencari aplikasi terkait dengan Bea Cukai di Google Play? Jika ya, pasti Anda menemukan aplikasi kalkulator pabean.
Aplikasi telepon seluler dengan sistem operasi Android ini dapat membantu masyarakat untuk menghitung biaya masuk yang dikenakan saat mereka mengimpor suatu barang. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 1.000 ponsel aktif.
Kalkulator yang dibangun dengan software Intel XDK ini memiliki sejarah yang panjang hingga dirumuskan menjadi sebuah aplikasi pada Google Play. Berangkat dari memburuknya citra Bea Cukai karena penghitungan bea masuk yang dianggap tinggi sehingga Bea Cukai dinilai memanipulasi penghitungan bea masuk.
Karena itu, blog http://catatankecik.blogspot.co.id/ hadir untuk mengurangi ramainya permintaan masyarakat terhadap informasi tentang cara menghitung biaya masuk ketika mengimpor barang.
Selanjutnya, Kalkulator Bea Masuk dan Pajak hadir dalam rangka impor (PDRI) pada situs Kantor Bea Cukai Tanjung Emas pada tautan http://bctemas.beacukai.go.id/kalkulator/. Ide pembaruan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa terhadap pengetahuan penghitungan bea masuk pun mulai berkembang.
Di sana lah cikal bakal Kalkulator Pabean ini dikembangkan Subdit Humas dan Penyuluhan pada 2016. Pengembangan aplikasi ini bertujuan tujuan membantu para pengguna jasa kepabeanan dan cukai atau masyarakat umum dalam memperkirakan pungutan yang akan dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai dan barang impor sementara.
Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Jika Anda melakukan instalasi melalui gawai, caranya adalah buka aplikasi Google Play, lalu ketik “Kalkulator Pabean” pada kolom pencarian. Kemudian, pilih aplikasi dengan latar logo berwarna merah, dan tekan tombol “Install”.
Sedangkan untuk memasang aplikasi ini di komputer pribadi, buka peramban (browser) pada komputer Anda, lalu login email di play.google.com. Kemudian, ketik “Kalkulator Pabean” pada kolom pencarian Google Play yang terletak di bagian layar paling atas. Pilih aplikasi dengan latar logo berwarna merah, lalu tekan tombol “Install”.
Aplikasi Kalkulator Pabean memiliki tiga menu utama yang memiliki cara penggunaan dan penghitungan sendiri, yang tarif PPh pasal 22-nya ditentukan Non NPWP (15), Non API (7.5) dan API (2.5). Adapun bentuk menu-menu tersebut adalah sebagai berikut.
Tentang Aplikasi.
Demo 4 November, Kapolri: InsyaAllah Aman
arhakimclouds.blogspot.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terbawa aksi-aksi anarkis. Imbauan ini ia sampaikan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah organisasi Islam pada tanggal 4 November 2016 nanti.
Tito juga meminta agar masyarakat tidak terpengaruh provokasi di media sosial. Masyarakat perlu mencerna setiap informasi yang beredar di media sosial terutama yang berbau provokatif.
"Media sosial ini liar, tak bertuan. Jangan ditelan mentah-mentah sampai terbawa emosi," ujar Tito setelah menyampaikan keynote speech dalam acara World Peace Forum ke-6, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Rabu, 2 November 2016.
Tito yakin demo tanggal 4 November nanti akan berlangsung aman, jika masyarakat tidak terprovokasi dan media sosial menyebarkan isi yang bertanggungjawab. "Insya Allah aman," kata Tito.
Tito berharap agar semua pihak dapat menjalankan peran dengan baik, tanpa perlu menggunakan kekerasan dan pemaksaan kehendak. Ia mengatakan bahwa demo tidak dilarang. Namun ia berharap demo nanti dapat dilakukan dengan cara-cara beradab dan sesuai dengan aturan hukum.
Sebelumnya, sejumlah organisasi Islam berencana menggelar aksi demonstrasi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Ahok dituding melakukan penistaan agama atas pernyataannya terkait surat Al-Maidah ayat 51. Beberapa pihak telah melaporkan Ahok ke kepolisian terkait hal ini.
DENIS RIANTIZA | TJANDRA DEWI
Briptu Arif Tembak Kepala Sendiri, Gara-gara Patah Hati?
arhakimclouds.blogspot.com, Madiun - Brigadir Satu Arif Bambang Jatmiko, 26 tahun, anggota Satuan Sabhara Kepolisian Resor Madiun Kota, Jawa Timur yang menembak kepalanya sendiri diketahui memiliki masalah asmara. Suprapto, paman korban mengatakan, beberapa tahun lalu korban berpacaran dan ingin menikahi seorang perempuan asal Magetan.
"Tapi tidak boleh sama orang tuanya karena masih ada hubungan keluarga," kata Suprapto ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedono, Rabu, 2 November 2016. Beberapa waktu kemudian, kondisi psikologis Arif drop. Hingga akhirnya, pihak keluarga memeriksakannya ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Solo, Jawa Tengah.
Secara berangsur, kejiwaan bujangan yang pernah berdinas di Kepolisian Daerah Jawa Timur ini normal. Dua pekan lalu, kepada Suprapto, anak keempat dari pasangan Suminem-Tamiran ini mengungkapkan keinginannya menikah. Namun, belum memiliki pasangan untuk diajak ke pelaminan.
Suprapto lantas berinisiatif mengenalkan Arif dengan seorang perempuan melalui aplikasi komunikasi WhatsApp. Rencana itu membuahkan hasil lantaran keduanya berencana pergi berdua ke suatu tempat. "Hari Rabu (pekan lalu), Arif bercerita kalau akan jalan dengan perempuan itu," ujar Suprapto.
Namun, pertemuan sepekan lalu untuk terakhir kalinya dengan Arif. Suprapto tidak mengetahui alasan keponakannya mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri dengan pistol inventaris dinas. Tubuh Arif diketahui tergeletak dan bersimbah darah di dalam kamar mandi kantornya.
Penemuan tubuh Arif diketahui setelah beberapa rekannya mendengar suara tembakan. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota Ajun Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, mengatakan korban sempat dirawat selama dua jam di RSUD dr Soedono, Madiun sebelum akhirnya meninggal.
Dari hasil pemeriksaan pihak medis, menurut dia, diketahui bagian kepala korban tertembus peluru kaliber 38 dari kanan ke kiri. Motif sementara aksi nekat tersebut, kata Susatyo, dilakukan Arif diduga karena masalah asmara. "Karena depresi dan kami masih mendalaminya," ujar Susatyo.
Untuk mendalami motif bunuh diri ini, Kepolisian mengumpulkan informasi dari rekan dan keluarga korban. Selain itu, Susatyo meminta bukti rekam medis tentang kondisi psikologis Arif dari Rumah Sakit Jiwa Solo, Jawa Tengah. "Yang bersangkutan pernah dirawat di sana (RSJ Solo) setahun lalu dan menjalani rawat jalan."
NOFIKA DIAN NUGROHO
KPK Desak Gubernur dan DPRD Bali Bersikap soal Reklamasi
arhakimclouds.blogspot.com, Denpasar - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengaku heran dengan sikap Gubernur Made Mangku Pastika dan DPRD Bali soal rencana reklamasi Teluk Benoa. DPRD dan Gubernur Bali selama ini selalu melemparkan keputusan soal berlanjut tidaknya reklamasi pada pemerintah pusat di Jakarta.
"Kalau DPRD Bali dan Gubernur Bali tidak berani berpendapat tentang sebuah proyek pembangunan yang ada di dalam provinsinya, ini tidak wajar," kata Laode saat Lokakarya Jurnalis Anti Korupsi di Denpasar, Selasa, 1 November 2016. "Kalau disembunyikan, ya itu bisa menjadi poin-poin rawan korupsi."
Laode menuturkan bahwa dirinya menyadari kalau proyek-proyek yang berhubungan dengan sumber daya alam, khususnya reklamasi punya potensi korupsi. Maka, ia menambahkan, KPK selalu melakukan kajian. "Karena ini sifatnya kajian maka rekomendasinya itu adalah perbaikan kebijakan dan sistem. Kalau sudah ada bukti petunjuk yang valid bukan wacana, kami lakukan penyelidikan, penyidikan," tuturnya.
Laode menjelaskan bahwa KPK sudah mengajukan kriteria umum kepada Presiden Joko Widodo mengenai patokan ideal rencana reklamasi. Pertama, ujar dia, setiap proyek reklamasi harus memenuhi kriteria lingkungan, salah satunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Jangan hanya lihat dokumennya, tapi proses keluarnya AMDAL itu harus betul-betul diperhatikan, karena banyak juga amdal-amdalan," ujarnya. Laode melanjutkan kriteria kedua adalah ada tidaknya keresahan masyarakat. Bahkan, kata dia, bila keuntungan ekonomi dari reklamasi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, maka reklamasi tidak perlu dilanjutkan.
"Sudah saatnya Gubernur dan DPRD Bali menjelaskan yang runut kepada masyarakat supaya hal ini bisa selesai," katanya.
Laode menambahkan kalau memang Gubernur dan DPRD Bali menganggap reklamasi di luar kewenangan mereka, maka sekurang-kurangnya Gubernur dan DPRD memberikan pertimbangan mereka soal proyek ini.
"Jadi, Gubernur tidak bisa tergantung Presiden. Bagaimana caranya? Kan provinsinya dia yang mau dibangun, kok tergantung Presiden? Enggak bisa berlindung di situ," ujarnya. "Gubernur dan DPRD harus memberikan pendapat, karena itu bagus untuk klarifikasi diri mereka sendiri, dan itu biasa saja sebenarnya."
Terkait pengakuan taipan Tomy Winata, bos dari jaringan bisnis PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang mengaku telah mengeluarkan uang Rp 1 triliun untuk proyek reklamasi Teluk Benoa, Laode mempertanyakan untuk apa saja uang itu. "Apakah melakukan studi kajian yang jumlahnya Rp 1 triliun itu wajar atau enggak? Mungkin tidak wajar, tapi apakah itu melanggar hukum melakukan kajian sebesar itu, ya harus dicari benar," ujarnya.
BRAM SETIAWAN
Langganan:
Postingan (Atom)